Hari/Tanggal : Kamis, 23 Desember 2021 Jam 16:30 WIB

Area V – Penguatan Pengawasan

V. PENGUATAN PENGAWASAN – PEMENUHAN

1. Pengendalian Gratifikasi
    a. Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi klik disini
    b. Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan klik disini

2. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
    a. Telah dibangun lingkungan pengendalian klik disini
    b. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan klik disini
    c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi klik disini
    d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait klik disini

3. Pengaduan Masyarakat
    a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan klik disini
    b. Pengaduan masyarakat dtindaklanjuti klik disini
    c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat klik disini
    d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti klik disini

4. Whistle-Blowing System
    a. Whistle Blowing System telah diterapkan klik disini
    b. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System klik disini
    c. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti klik disini

5. Penanganan Benturan Kepentingan
    a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama klik disini
    b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi klik disini
    c. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan klik disini
    d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan klik disini
    e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti klik disini

 

V. PENGUATAN PENGAWASAN – REFORM

1. Mekanisme Pengendalian
    Telah dilakukan mekanisme pengendalian aktivitas secara berjenjang klik disini

2. Penanganan Pengaduan Masyarakat
    Persentase penanganan pengaduan masyarakat klik disini
    Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti
    Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses
    Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti

3. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan
    a. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) klik disini
    Jumlah Kepala satuan kerja
    Jumlah Pejabat yang diwajibkan menyampaikan LHKPN
    Jumlah Lainnya
    Jumlah yang sudah melaporkan

b. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) klik disini
    Jumlah Pejabat administrator (eselon III)
    Jumlah Pejabat Pengawas (eselon IV)
    Jumlah Fungsional dan Pelaksana
   Jumlah yang sudah melaporkan