HTML5 Powered with CSS3 / Styling, and SemanticsLevel Double-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0

Rekening Virtual Biaya Perkara Kasasi/ PK

Kini Setor Biaya Perkara Kasasi/PKDapat Menggunakan Rekening Virtual

Panitera Mahkamah Agung telah membuat kebijakan inovatif terkait metode penyetoran biaya perkara kasasi/peninjauan kembali/hak uji materiil. Jika sebelumnya penyetoran biaya perkara dikirim ke nomor rekening penampung (pooling account), maka kini penyetoran tersebut dilakukan dengan rekening virtual yang terhubung ke rekening penampung. Seperti halnya di dunia e-commerce, penggunaan rekening virtual dalam pembayaran biaya perkara, memungkinkan Mahkamah Agung mengetahui secara akurat semua informasi yang terkait dengan pemohon kasasi selaku pengirim uang, seperti misalnya : nama pemohon kasasi, nomor perkara, asal pengadilan.

Kebijakan tersebut tertuang dalam surat bernomor 2167/PAN/KU.00/8/2017 tanggal 23 Agustus 2017 yang ditujukan kepada seluruh ketua pengadilan tingkat banding dan ketua pengadilan tingkat pertama se-Indonesia, termasuk ketua pengadilan pajak. “Pihak yang mengajukan permohonan upaya hukum kasasi/peninjauan kembali/dalam perkara perdata, perdata khusus, perdata agama, dan tata usaha negara serta permohonan hak uji materiil harus diarahkan oleh pengadilan untuk membayar biaya perkara melalui rekening virtual (virtual account).”, tulis Panitera dalam suratnya.

Rekening virtual (virtual account) dibuat oleh pengadilan untuk setiap pemohon upaya hukum secara unik menggunakan aplikasi Direktori Putusan Mahkamah Agung. Rekening virtual yang di-generate oleh aplikasi Direktori Putusan ini terdiri dari 16 (enam belas) digit angka yang terdiri dari 4 (empat) digit angka pertama sebagai kode rekening virtual di BNI dan virtual ID yang terhubung dengan rekening giro biaya perkara (179179175) dan 12 (dua belas) digit angka sisanya merupakan kombinasi antara kode satker, nomor perkara, bulan dan tahun putus serta kode pihak  yang mengajukan upaya hukum. 

Pemberitahuan nomor rekening virtual disampaikan oleh sistem BNI e-Collection melalui e-mail yang didaftarkan pada form “generator” VA di aplikasi Direktori Putusan.  Selain diberitahukan melalui e-mail, nomor rekening virtual juga dapat dicetak pada halaman aplikasi Direktori Putusan. Dalam pemberitahuan tersebut, disebutkan juga jumlah nominal yang harus dibayarkan dan waktu jatuh tempo pembayaran. Jika waktu jatuh tempo terlampaui sedangkan pembayaran belum dilakukan, maka  harus dibuat nomor rekening virtual yang baru. 

Penyetoran biaya perkara ke nomor rekening virtual yang  telah dibuat oleh pengadilan dapat dilakukan melalui counter bank, ATM  atau mobile banking dari semua bank. Perlu diingat, penyetoran harus dilakukan sebelum waktu jatuh tempo yang tertera dalam lembar tagihan yang telah dikirim via e-mail. Apabila pembayaran telah berhasil dilakukan, maka sistem BNI e-collection akan memberikan notifikasi melalui surat elektronik yang didaftarkan. Mengenai notifikasi ini, sistem secara otomatis didesain untuk mengirimkan ke e-mail pengadilan tingkat pertama tempat permohonan upaya hukum didaftarkan dan e-mail kepaniteraan. Pada saat rekening giro penampung biaya perkara menerima setoran, secara real time sistem informasi perkara Mahkamah Agung akan mendapat notifikasi bahwa telah ada setoran biaya perkara yang disertai informasi nama pihak berperkara, nomor perkara, nama pengadilan, jumlah biaya perkara dan jenis upaya hukum.

Panitera MA menegaskan bahwa apabila penyetoran biaya perkara telah dilakukan melalui rekening virtual Kepaniteraan Mahkamah Agung maka pengadilan tidak perlu lagi mengirimkan salinan bukti setor biaya perkara sebagaimana Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor : 1661/PAN/OT.00/9/2016 tanggal 20 September 2016. Sementara itu, apabila rekening virtual tidak dapat dibuat karena adanya gangguan sistem atau koneksi internet, sementara tenggang waktu upaya hukum akan segera berakhir, maka penyetoran biaya kembali ke “cara lama” yakni transfer ke rekening Kepaniteraan Mahkamah Agung pada BNI Syariah dengan Nomor Rekening  179179175. Pengadilan pun harus menyampaikan bukti transaksi sebagaimana Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor : 1661/PAN/OT.00/9/2016 tanggal 20 September 2016. 

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh Surat Edaran beserta Lampirannya melalui tautan berikut :

  1. Surat Edaran Panitera MA Nomor 2167/PAN/KU.00/8/2017http://www.ditjenmiltun.net/surat%20panitera_virtual%20account.pdf
  2. KAK Pemanfaatan VA : http://www.ditjenmiltun.net/agustus_tor%20implementasi%20VA_final.pdf

File Presentasi Pemanfaatan VA : http://www.ditjenmiltun.net/agustus_pemanfaatan%20virtual%20account%20_update.pdf