HTML5 Powered with CSS3 / Styling, and SemanticsLevel Double-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0

Pengajuan Bantuan Hukum

Persyaratan untuk mendapatkan layanan Bantuan Hukum :

  • Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setingkat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
  • Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk kurang mampu (miskin) dalam basis data terpadu pemerintah yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untk memberikan keterangan tidak mampu, atau
  • Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh pemohon layanan bantuan hukum Pengadilan dan disetujui oleh Petugas Posyankum Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi.
  • Pemberi layanan bantuan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, yang terdiri dari :
  1. Formulir permohonan
  2. Dokumen persyaratan yang telah tertera.
  3. Kronologis perkara seperti tanggal dan agenda persidangan
  4. Dokumen hukum yang telah di buat di Posyankum Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi.
  5. Pernyataan telah diberikannya layanan yang di tandatangani oleh petugas Posyankum Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dan penerima layanan dari layanan bantuan hukum  Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi.
  • Apabila penerima layanan Posyankum Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Tidak Sanggup Membayar Perkara, maka petugas Posyankum akan memberikan Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara untuk diajukan Kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi.
  • Apabila Penerima Layanan Posyankum Pengadilan memerlukan bantuan hukum berupa pendampingan di saat sidang pengadilan, maka petugas Posyankum Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi akan memberikan informasi mengenai prosedur bantuan hukum dan daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagai mana dimaksud dalam UU NO. 16 Tahun  2011 Tentang Bantuan Hukum atau Organisasi Bantuan Hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma (GRATIS )

Kerjasama PTUN Jambi dengan LBH Pencerahan Hukum Indonesia (PHI) Jambi

  • PTUN Jambi bekerjasama dengan lembaga bantuan hukum Pencerahan Hukum Indonesia (PHI) dalam mengadakan Pelayanan kepada masyarakat Jambi yang membutuhkan bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat kurang mampu.
  • Bagi para pengunjung dan pihak yang ingin berkonsultasi kepada POSBAKUM dapat menuju ruang POSBAKUM yang telah disediakan atau dapat menghubungi nomor di bawah ini; 
    1. Husnatul Adillah : 0812 9391 9699
    2. Josep Arjuna       : 0852 6640 4803
    3. Ade Mulyadi        : 0852 6755 6389